BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP (PROTAP) DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2014

PENDAHULUAN 


Penyusunan produk hukum dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus mendapat perhatian dari seluruh aparatur pelaksana, karena produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah merupakan produk hukum yang sangat pokok dan mendasar dalam kegiatan pemerintahan, sekaligus dijadikan dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, setiap produk hukum Daerah, harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, yang pada akhirnya jika hal tersebut terpenuhi, maka produk hukum tersebut akan efektif dalam penerapannya, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan yang lebih tinggi. Karenanya dalam setiap penyusunan produk hukum daerah, hal-hal yang saya kemukakan di atas, termasuk aspek kewenangan dan aspek keadilan, harus betul-betul diperhatikan. Disamping itu, harus pula diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyusunan, bentuk dan prosedur yang benar, sehingga produk hukum yang diterbitkan betul-betul baik, benar, aspiratif dan efektif. Apabila dalam merancang suatu produk hukum memperhatikan hal-hal sebagaimana saya kemukakan di atas, maka produk hukum yang kita ciptakan akan terhindar dari pembatalan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi. Untuk menghindari terjadinya permasalahan substansi yang nanti bermuara pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah, hendak-nya senantiasa diupayakan produk hukum daerah yang dihasilkan, terutama Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah, harus benar-benar didasarkan kepada kewenangan daerah, bersifat aspiratif, tidak duplikatif, dan secara legal drafting benar dan efektif, dalam artian “dapat dilaksanakan dan ditaati” oleh aparat daerah serta masyarakat.

TUJUAN 
1. Untuk mengetahui urgensi keberadaan Permendagri No.1 Tahun 2014

2. Untuk mengetahui dengan jelas Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah di Bidang Legislasi
3. Untuk mengetahui prinsip dasar dari Legal Drafting dan Naskah Akademik

MATERI
1. Urgensi Permandagri No. 1 Tahun 2014

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah di Bidang Legislasi, Program Legislasi Nasional dan Daerah
3.  Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik
4.  Legislative Drafting
5.  Simulasi/Praktek Penyusunan Produk Hukum Daerah

PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN
Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, consultan yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.

KATAGORI PESERTA
Ketua / Anggota DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota
Kepala Bagian/Staf Perundang-Undangan Sekertariat DPRD Propinsi/ Kabupaten/Kota
Kepala Bagian/Staf Bidang terkait di Sekertariat DPRD Propinsi/ Kabupaten/Kota

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Alternatif Waktu Kegiatan :

  • 11-12 Januari 2021
  • 8-9 Februari 2021
  • 15-16 Maret 2021
  • 12-13 April 2021
  • 10-11 Mei 2021
  • 14-15 Juni 2021
  • 12-13 Juli 2021
  • 18-19 Agustus 2021
  • 13-14 September 2021
  • 11-12 Oktober 2021
  • 15-16 November 2021
  • 13-14 Desember 2021

Alternatif Tempat Kegiatan :

  1. Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta
  2. Hotel Jentra Dagen Malioboro Yogyakarta

BIAYA KEGIATAN

Private Training

  • 8.500.000,- /peserta * Non Residential
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta
  • Fasilitas : Meeting Room, Lunch & Coffe Break, Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

Regular Training

  • 6.500.000,- /peserta * Non Residential
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta
  • Fasilitas : Meeting Room, Lunch & Coffe Break, Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

In House Training

  • Paket A : Rp. 4.500.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta 10-15 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Paket B : 4.000.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta 16-20 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Paket C : 3.500.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta lebih dari 21 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta,biaya transportasi,akomodasi, instruktur, staff dokumentasi, coffe break dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.
  • Fasilitas : Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*