PENDAHULUAN HPS merupakan alat untuk melihat kewajaran harga, membandingkan dengan penawaran-penawaran harga dari pihak penyedia barang/jasa, dengan demikian penyusunan HPS merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan pengadaan barang […]
PENDAHULUAN Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program […]
PENDAHULUAN Sebagai salah satu pedoman pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola keuangan yang baik ( Good Governance ) dan memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka […]
PENDAHULUAN Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah […]
PENDAHULUAN Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, […]
PENDAHULUAN Pengelolaan aset daerah adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi […]
PEDAHULUAN Pada saat ini Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, rencana tersebut biasanya dituangkan dalam peraturan daerah ataupun peraturan Bupati/Walikota. Perencanaan […]
PENDAHULUAN Tujuan dilakukannya Penilaian Aset Daerah yaitu dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah. Aset Pemerintah Daerah yang dinilai meliputi : […]
PENDAHULUAN Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi […]
PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), […]
PENDAHULUAN Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian […]
PENDAHULUAN Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang LAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar […]
PENDAHULUAN Tujuan suatu pelatihan dilaksanakan adalah agar para pegawai dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari para […]
PENDAHULUAN Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik […]
PENDAHULUAN Bimbingan Teknis Bagi PNS untuk memahami Proses, Tehnik Dan Metode Pengumpulan Data Jabatan, Mengolahnya Menjadi Informasi Jabatan Dan Menyajikannya Serta Memanfaatkan Untuk Program-Program Kelembagaan, Kepegawaian, serta Ketatalaksanaan […]
PENDAHULUAN Analisis beban kerja merupakan kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan […]
PENDAHULUAN Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan […]
PENDAHULUAN Perkembangan industri pariwisata saat ini dipercepat oleh proses globalisasi dunia sehingga menyebabkan terjadinya interkoneksi antar bidang, antar bangsa, dan antar individu yang hidup di […]
PENDAHULAN Seperti kita ketahui sektor pariwisata merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal, […]
PENDAHULUAN Salah satu produk wisata alternatif yang cukup digemari saat ini adalah wisata minat khusus. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 9 tahun 1990, peta minat khusus […]
Bimbingan Teknis (Bimtek) Desain dan Management Mewujudkan Desa Internasional TUJUAN 1. Mengetahui peran dan fungsi desa dan Komunitas didalamnya 2. Memahami pentingnya mengenal prilaku dan […]
TUJUAN 1. Memberikan pemahaman tentang hukum tanah ulayat 2. Memberikan pemahaman tentang permasalahan dan solusi hukum bagi tanah ulayat 3. Memberikan pemahaman model –model pencatatan […]
Solusi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan (Agraria) di Daerah TUJUAN 1. Memberikan pemahaman tentang pokok-pokok hukum agraria 2. Memberikan pemahaman tentang jenis kepemilikan atas tanah 3. Memberikan […]
TUJUAN 1. Memberikan pemahaman tentang kosep pelayanan publik 2. Memberikan pemahaman tentang hukum acara dan Tata Usaha Negara 3. Memberikan pemahaman tentang Cllas Action dan […]
PENDAHULUAN Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, perlu mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar pusat […]
Copyright © 2019 | WordPress Theme by MH Themes