BIMTEK STANDAR PELAYANAN PENGGAJIAN/TUNJANGAN BAGI PNS

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu pedoman pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola keuangan yang baik ( Good Governance ) dan memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Gaji Pokok PNS Tahun 2011. Dalam rangka pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan bagi PNS menjadi tepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi, diperlukan standar pelayanan. Penetapan standar pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai panduan bagi pelakasana pelayanan dalam meneliti dan menguji serta memberikan informasi kepada pengguna pelayanan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tepat sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengguna pelayanan. Pemerintah hingga saat ini belum memberikan gaji PNS berdasarkan hidup layak walaupun besarnya gaji PNS yang diberikan rata-rata sudah di atas UMR. Sistem penggajian saat ini secara implisit menganut kriteria produktivitas, karena pada hakekatnya gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang. Terlepas dari sistem penggajian yang dianut, faktor kemampuan anggaran masih sangat dominan dalam menentukan sistem penggajian di Indonesia.   Selain dari PP No. 11 Tahun 2011 ada beberapa peraturan tambahan sebagai acuan antara lain PerPres RI No. 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dengan demikian perlu adanya pemahaman yang menyeluruh, dari segenap pengambil kebijakan.

TUJUAN

1. Memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai standar penggajian/tunjangan bagi

PNS.

2. Memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang dasar hukum terkait standar

penggajian/tunjangan bagi PNS.

3. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan

bagi Pegawai Negeri Sipil yang tepat sehingga mampu mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas pengguna pelayanan.

MATERI

1. Pengertian, Peran dan Fungsi Penggajian dan Tunjangan bagi Pegawai

2. Dasar Hukum Standar Penggajian/Tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

3. Penerapan Standar Penggajian/Tunjangan bagi PNS

4. Hambatan dan Tantangan Penerapan Standar Penggajian/Tunjangan bagi PNS

5. Study Kasus

PESERTA

  1. Kepala/Staff Badan Kepegawaian Daerah
  2. Kepala/Staff Bagian Umum
  3. Kepala Bagian / Staff lain  yang terkait.

PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN
Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant  yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

NoBulanOpsi Tanggal PelatihanOpsi Tempat Pelatihan
1Januari8-10 Januari 2018 Hotel MM UGM Yogyakarta
Hotel LPP Garden Yogyakarta
Hotel LPP Convention
Fame Hotel Batam
Ibis Kuta Bali
2Februari15-17 Februari 2018
3Maret19-21 Maret 2018
4April26-28 April 2018
5Mei21-23 Mei 2018
6Juni7-9 Juni 2018
7Juli16-18 Juli 2018
8Agustus23-25 Agustus 2018
9September17-19 September 2018
10Oktober18-20 Oktober 2018
11November12-14 November 2018
12Desember20-22 Desember 2018

BIAYA KEGIATAN

Biaya pelatihan ini Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Ribu Rupiah) * Non Residensial
Fasilitas yang didapatkan : Materi Soft copy dan hard copy, Flash disk, Dokumentasi,Souvenir,Seminar Kit,Coffe Break dan Makan siang selama kegiatan.

Kegiatan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
jenis-training-1024x77

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestShare on Tumblr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*