BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PENATAUSAHAAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA DAN SEKRETARIS DESA

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

TUJUAN

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian keuangan desa.

2. Memberikan pemahaman tentang sumber-sumber pendapatan desa.

3. Memberikan pemahaman tentang Pola Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Memberikan pemahaman tentang Pola Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa.

5. Memberikan pemahaman tentang tatacara melaksanakan Keseluruhan kegiatan yang

meliputi  Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban,

dan  Pengawasan  Keuangan Daerah/Desa

 

MATERI

1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa : APBD Desa; Penerimaan Desa; Belanja Desa;

Alokasi Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan

2. Penatausahaan Perpajakan bagi Bendahara dan Sekretaris Desa : Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Bendahara dan Sekretaris Desa; Penjelasan dan Penghitungan PPn dan PPh pasal

21 dan Pasal 23 oleh Bendahara

3. Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa : Penyusunan; Penyampaian

dan Evaluasi LPPD; Lingkup LKPJ Kepala Desa.

4. Strategi dan Kordinasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

6. Studi Kasus

PESERTA

  1. Kepala/Staff Badan Kepegawaian Daerah
  2. Kepala/Staff Bagian Umum
  3. Kepala Bagian / Staff lain  yang terkait.

PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN
Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant  yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

NoBulanOpsi Tanggal PelatihanOpsi Tempat Pelatihan
1Januari8-10 Januari 2018 Hotel MM UGM Yogyakarta
Hotel LPP Garden Yogyakarta
Hotel LPP Convention
Fame Hotel Batam
Ibis Kuta Bali
2Februari15-17 Februari 2018
3Maret19-21 Maret 2018
4April26-28 April 2018
5Mei21-23 Mei 2018
6Juni7-9 Juni 2018
7Juli16-18 Juli 2018
8Agustus23-25 Agustus 2018
9September17-19 September 2018
10Oktober18-20 Oktober 2018
11November12-14 November 2018
12Desember20-22 Desember 2018

BIAYA KEGIATAN

Biaya Pelatihan ini Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Ribu Rupiah)* Non Residensial
Fasilitas yang didapatkan : Materi Soft copy dan hard copy, Flash disk, Dokumentasi,Souvenir,Seminar Kit,Coffe Break dan Makan siang selama kegiatan.

Kegiatan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
jenis-training-1024x77

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestShare on Tumblr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*