BIMBINGAN TEKNIS & STUDI BANDING STRATEGI MENDORONG LAHIRNYA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008, TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PERMENDAGRI NO.3 TAHUN 2017 PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENDAHULUAN

Urgensi dari keberadaan Undang-undang no. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik beserta kebijakan yang menjadi turunannya di era distrupsion seperti saat ini sudah menjadi kebutuhan diberbagai bidang terutama bagi masyarakat dalam rangka memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif  mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik. Sedangkan bagi Badan Publik, adalah UU ini yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon).

Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah jenis pejabat baru yang dibentuk melalui UU ini disetiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID bertanggungjawab ke atasan dimasing-masing badan publik. Setiap badan publik harus menunjuk PPID masing-masing dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. PPID harus membuat uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak. Tanggungjawab dan wewenang PPID lebih lengkapnya diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 dan juga diatur di dalam Permendagri No.3 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Menurut pengamatan kami sejak diberlakukannya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 beserta peraturan turunan lainnya hingga saat ini baru beberapa daerah saja yang sudah bisa mengimplementasikannya. Memang dirasa sangat lama guna pengimplemetasiannya, selain masalah terbatsnya SDM dan anggaran, kendala lainnya adalah dikarenakan pemerintah daerah juga harus menguatkannya pelaksanaanya melalui peraturan daerah baik di tingkatan provinsi, kabupaten ataupun kota.

TUJUAN

  1. Memberikan Peserta Bimtek Pengetahuan dan Pemahaman terkait Urgensi Pembentukan PPID di setiap OPD
  2. Memberikan Peserta Bimtek Pengetahuan dan Pemahaman Regulasi dan Kebijakan Terkait Urgensi Pembentukan PPID di setiap OPD
  3. Memberikan Peserta Bimtek Pengetahuan dan Pemahaman terkait Mekanisme Pembentukan PPID di setiap OPD

MATERI

  1. Urgensi Pembentukan PPID di setiap OPD
  2. Regulasi dan Kebijakan Terkait
  3. Mekanisme Pembentukan PPID di setiap OPD
  4. Penyusunan Daftar Informasi Publik
  5. Uji Konsekwensi Informasi Publik yang dikendalikan/dirahasiakan
  6. Penyiapan Tools / Kelengkapan PPID
  7. Studi Banding ke PPID Utama Kabupaten Sleman

PESERTA

  1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  2. Kepala Dinas / Kepala Bidang / Staf Dinas Kominfo
  3. Sekwan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
  4. Anggota Komisi A DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMATERI DAN METODE PELATIHAN

Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant  yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Alternatif Waktu Kegiatan :

  • 20-22  Januari 2020
  • 17 -19 Februari 2020
  • 16-18 Maret 2020
  • 20-22 April 2020
  • 11-13 Mei 2020
  • 22-24 Juni 2020
  • 20-22 Juli 2020
  • 24-26 Agustus 2020
  • 21-23 September 2020
  • 19-21 Oktober 2020
  • 23-25 November 2020
  • 14-16 Desember 2020

Alternatif Tempat Kegiatan :

  1. Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta
  2. Hotel Jentra Dagen Malioboro Yogyakarta

BIAYA KEGIATAN

Private Training

  • 8.500.000,- /peserta * Non Residential
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta
  • Fasilitas : Meeting Room, Lunch & Coffe Break, Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

Regular Training

  • 6.500.000,- /peserta * Non Residential
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta
  • Fasilitas : Meeting Room, Lunch & Coffe Break, Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

In House Training

  • Paket A : Rp. 4.500.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta 10-15 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Paket B : 4.000.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta 16-20 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Paket C : 3.500.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta lebih dari 21 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta,biaya transportasi,akomodasi, instruktur, staff dokumentasi, coffe break dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.
  • Fasilitas : Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

 

jenis training

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestShare on Tumblr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*