BIMBINGAN TEKNIS & KONSULATASI STRATEGI MENDORONG LAHIRNYA PERDA INISIATIF DPRD TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PENDAHULUAN

Pembangunan  hukum di daerah diarahkan  pada  makin  terwujudnya sistem  hukum  yang  mantap dan dinamis, dalam rangka  mewujudkan negara  hukum,  serta  penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu dalam Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Dan Pengambilan Keputusan Atas Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hirarki sistem perundang undangan yang berlaku di Indonesia, Peraturan Daerah (perda) merupakan salah satunya bagian diantaranya, kedudukannya dibawah UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden. Perda merupakan satu wujud desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perda dapat disusun oleh eksekutif maupun inisiatif dari DPRD. Umumnya, perda disusun oleh eksekutif dan jarang sekali diinisiasi oleh DPRD, meskipun pada akhirnya DPRD adalah pihak yang membahas, dan mengesahkan dokumen tersebut. Perda yang dibuat atas inisiatif dari anggota DPRD inilah yang sering disebut Perda Inisiatif.

Perda inisiatif ini lahir dalam upaya merespon berbagai fenomena yang sering terjadi di masyarakat, tanggapan serius dari anggota DPPRD ini sangat berguna dalam upaya mencari solusi yang akan menjadi dasar hukum para pengambil kebijakan dikemudian hari. Sama halnya dengan urgensi keberadaan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik, hal di karenakan sejak di tetapkan sebagai undang-undang tahun 2008 dan diberlakukan 2 tahun kemudian yaitu tahun 2010, masih banyak OPD yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal semua pihak sudah mengerti dan memahami pentingnya keberadaan PPID disetiap OPD.

TUJUAN

  1. Memberikan Peserta Bimtek Pengetahuan dan Pemahaman terkait Urgensi PERDA Inisiatif keterbukaan informasi pubik di daerah.
  2. Memberikan Peserta Bimtek Pengetahuan dan Pemahaman Regulasi dan Kebijakan Terkait Urgensi Penyusunan PERDA Inisiatif
  3. Memberikan Peserta Bimtek Pengetahuan dan Pemahaman terkait Mekanisme Penyusunan PERDA Inisiatif.

MATERI

  1. Urgensi PERDA Inisiatif tentang keterbukaan informasi pubik di daerah.
  2. Regulasi dan Kebijakan terkait perda inisiatif keterbukaan informasi pubik
  3. Mekanisme Pengajuan Perda Inisiatif
  4. Tinjauan Naskah Akademik
  5. Konsultasi rancangan PERDA Inisiatif
  6. Studi Banding ke Sekertariat DPRD Kabupaten Sleman

PESERTA

  1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  2. Kepala Dinas / Kepala Bidang / Staf Dinas Kominfo
  3. Sekwan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
  4. Anggota Komisi A DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMATERI DAN METODE PELATIHAN

Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant  yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Alternatif Waktu Kegiatan :

  • 20-22  Januari 2020
  • 17 -19 Februari 2020
  • 16-18 Maret 2020
  • 20-22 April 2020
  • 11-13 Mei 2020
  • 22-24 Juni 2020
  • 20-22 Juli 2020
  • 24-26 Agustus 2020
  • 21-23 September 2020
  • 19-21 Oktober 2020
  • 23-25 November 2020
  • 14-16 Desember 2020

Alternatif Tempat Kegiatan :

  1. Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta
  2. Hotel Jentra Dagen Malioboro Yogyakarta

BIAYA KEGIATAN

Private Training

  • 8.500.000,- /peserta * Non Residential
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta
  • Fasilitas : Meeting Room, Lunch & Coffe Break, Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

Regular Training

  • 6.500.000,- /peserta * Non Residential
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta
  • Fasilitas : Meeting Room, Lunch & Coffe Break, Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

In House Training

  • Paket A : Rp. 4.500.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta 10-15 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Paket B : 4.000.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta 16-20 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Paket C : 3.500.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta lebih dari 21 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta,biaya transportasi,akomodasi, instruktur, staff dokumentasi, coffe break dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.
  • Fasilitas : Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

 

jenis training

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestShare on Tumblr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*