BIMBINGAN TEKNIS & KONSULATASI STRATEGI MENDORONG LAHIRNYA PERDA INISIATIF DPRD TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PENDAHULUAN

Pembangunan  hukum di daerah diarahkan  pada  makin  terwujudnya sistem  hukum  yang  mantap dan dinamis, dalam rangka  mewujudkan negara  hukum,  serta  penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu dalam Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Dan Pengambilan Keputusan Atas Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hirarki sistem perundang undangan yang berlaku di Indonesia, Peraturan Daerah (perda) merupakan salah satunya bagian diantaranya, kedudukannya dibawah UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden. Perda merupakan satu wujud desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perda dapat disusun oleh eksekutif maupun inisiatif dari DPRD. Umumnya, perda disusun oleh eksekutif dan jarang sekali diinisiasi oleh DPRD, meskipun pada akhirnya DPRD adalah pihak yang membahas, dan mengesahkan dokumen tersebut. Perda yang dibuat atas inisiatif dari anggota DPRD inilah yang sering disebut Perda Inisiatif.

Perda inisiatif ini lahir dalam upaya merespon berbagai fenomena yang sering terjadi di masyarakat, tanggapan serius dari anggota DPPRD ini sangat berguna dalam upaya mencari solusi yang akan menjadi dasar hukum para pengambil kebijakan dikemudian hari. Sama halnya dengan urgensi keberadaan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik, hal di karenakan sejak di tetapkan sebagai undang-undang tahun 2008 dan diberlakukan 2 tahun kemudian yaitu tahun 2010, masih banyak OPD yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal semua pihak sudah mengerti dan memahami pentingnya keberadaan PPID disetiap OPD.

TUJUAN

  1. Memberikan Peserta Bimtek Pengetahuan dan Pemahaman terkait Urgensi PERDA Inisiatif keterbukaan informasi pubik di daerah.
  2. Memberikan Peserta Bimtek Pengetahuan dan Pemahaman Regulasi dan Kebijakan Terkait Urgensi Penyusunan PERDA Inisiatif
  3. Memberikan Peserta Bimtek Pengetahuan dan Pemahaman terkait Mekanisme Penyusunan PERDA Inisiatif.

MATERI

  1. Urgensi PERDA Inisiatif tentang keterbukaan informasi pubik di daerah.
  2. Regulasi dan Kebijakan terkait perda inisiatif keterbukaan informasi pubik
  3. Mekanisme Pengajuan Perda Inisiatif
  4. Tinjauan Naskah Akademik
  5. Konsultasi rancangan PERDA Inisiatif
  6. Studi Banding ke Sekertariat DPRD Kabupaten Sleman

PESERTA

  1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  2. Kepala Dinas / Kepala Bidang / Staf Dinas Kominfo
  3. Sekwan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
  4. Anggota Komisi A DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMATERI DAN METODE PELATIHAN

Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant  yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Opsi Waktu :

  • 23-25 November 2018
  • 24-26 Desember 2018
  • 17-19 Januari 2019
  • 18-20 Februari 2019
  • 21-23 Maret 2019
  • 25-27 April 2019
  • 6-8 Mei 2019
  • 24-26 Juni 2019
  • 18-20 Juli 2019
  • 19-21 Agustus 2019
  • 12-14 September 2019
  • 21-23 Oktober 2019
  • 28-30 November 2019
  • 16-18 Desember 2019

Opsi Tempat :

  1. Hotel Mutiara Yogyakarta
  2. Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta
  3. Hotel Jentra Dagen Malioboro Yogyakarta
  4. Hotel LPP Garden Yogyakarta
  5. Hotel LPP Convention

BIAYA KEGIATAN

Private Training

Rp. 8.500.000,- /peserta * Non Residential

Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta

Fasilitas : Lunch & Coffe Break,Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.

Regular Training

Rp. 6.000.000,- /peserta * Non Residential

Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta

Fasilitas : Lunch & Coffe Break,Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.

In House Training

Paket A : Rp. 4.500.000,- /peserta * Non Residential jika kuota peserta 10-15 orang

Paket B : Rp. 4.000.000,- /peserta * Non Residential jika kuota peserta 16-20 orang

Paket C : Rp. 3.500.000,- /peserta * Non Residential jika kuota peserta lebih dari 21 orang

Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta,biaya transportasi,akomodasi, instruktur, staff dokumentasi, coffe break dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.

Fasilitas : Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.

jenis training

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestShare on Tumblr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*