BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI MEKANISME DAN PROSUDUR TETAP (PROTAP) DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2014

PENDAHULUAN 


Penyusunan produk hukum dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus mendapat perhatian dari seluruh aparatur pelaksana, karena produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah merupakan produk hukum yang sangat pokok dan mendasar dalam kegiatan pemerintahan, sekaligus dijadikan dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, setiap produk hukum Daerah, harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, yang pada akhirnya jika hal tersebut terpenuhi, maka produk hukum tersebut akan efektif dalam penerapannya, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan yang lebih tinggi. Karenanya dalam setiap penyusunan produk hukum daerah, hal-hal yang saya kemukakan di atas, termasuk aspek kewenangan dan aspek keadilan, harus betul-betul diperhatikan. Disamping itu, harus pula diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyusunan, bentuk dan prosedur yang benar, sehingga produk hukum yang diterbitkan betul-betul baik, benar, aspiratif dan efektif. Apabila dalam merancang suatu produk hukum memperhatikan hal-hal sebagaimana saya kemukakan di atas, maka produk hukum yang kita ciptakan akan terhindar dari pembatalan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi. Untuk menghindari terjadinya permasalahan substansi yang nanti bermuara pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah, hendak-nya senantiasa diupayakan produk hukum daerah yang dihasilkan, terutama Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah, harus benar-benar didasarkan kepada kewenangan daerah, bersifat aspiratif, tidak duplikatif, dan secara legal drafting benar dan efektif, dalam artian “dapat dilaksanakan dan ditaati” oleh aparat daerah serta masyarakat.

TUJUAN 
1. Untuk mengetahui urgensi keberadaan Permendagri No.1 Tahun 2014

2. Untuk mengetahui dengan jelas Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah di Bidang Legislasi
3. Untuk mengetahui prinsip dasar dari Legal Drafting dan Naskah Akademik

MATERI
1. Urgensi Permandagri No. 1 Tahun 2014

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah di Bidang Legislasi, Program Legislasi Nasional dan Daerah
3.  Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik
4.  Legislative Drafting
5.  Simulasi/Praktek Penyusunan Produk Hukum Daerah

PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN
Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, consultan yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.

KATAGORI PESERTA
Ketua / Anggota DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota
Kepala Bagian/Staf Perundang-Undangan Sekertariat DPRD Propinsi/ Kabupaten/Kota
Kepala Bagian/Staf Bidang terkait di Sekertariat DPRD Propinsi/ Kabupaten/Kota

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

NoBulanOpsi Tanggal PelatihanOpsi Tempat Pelatihan
1Januari8-10 Januari 2018 Hotel MM UGM Yogyakarta
Hotel LPP Garden Yogyakarta
Hotel LPP Convention
Fame Hotel Batam
Ibis Kuta Bali
2Februari15-17 Februari 2018
3Maret19-21 Maret 2018
4April26-28 April 2018
5Mei21-23 Mei 2018
6Juni7-9 Juni 2018
7Juli16-18 Juli 2018
8Agustus23-25 Agustus 2018
9September17-19 September 2018
10Oktober18-20 Oktober 2018
11November12-14 November 2018
12Desember20-22 Desember 2018

BIAYA KEGIATAN
Biaya kegiatan ini Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
Biaya tersebut tidak termasuk biaya penginapan selama kegiatan
Fasilitas yang didapatkan : Materi Soft copy dan hard copy, Flash disk, Dokumentasi,Souvenir,Seminar Kit,Coffe Break dan Makan siang selama kegiatan.

Kegiatan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
jenis-training-1024x77

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestShare on Tumblr