BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PPK DAN BENDAHARAWAN SKPD Sesuai Dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011

PENDAHULUAN 
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri No. 21 tahun 2011 ini terdapat 22 nomor perubahan. Permendagri ini pun telah mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, khususnya tentang PPK dan PPTK dan juga sudah mengakomodir Surat Edaran Bersama antara Mendagri dan LKPP tentang PPK dan PPTK, dimana hal ini belum diatur dalam Permendagri sebelumnya.
Oleh karena itu, guna menyikapi dinamika permasalahan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah di tahun 2014 serta sebagai upaya untuk mewujudkan system pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam arti bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah itu akan mempunyai dampak secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan Good Governance dan Clean Govenrnance diperlukan suatu bimbingan teknis yang dapat memantapkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas-tugas PPKPPTK, bendahara baik bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di SKPD maupuan bendahara di PPKD.

TUJUAN 
1.   Memberikan Peserta Pengetahuan dan Pemahaman tentang Urgensi PP No.21 Tahun 2011.
2.   Memberikan Peserta Pengetahuan dan Pemahaman tentang proses akuntansi bagi PPK dan bendaharawan SKPD
3.   Memberikan Peserta Pengetahuan dan Pemahaman mengenai Upgrading Pola Kerja Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
4.   Memberikan solusi dalam menyikapi dinamika permasalahan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah

MATERI
1.   Konsep Good Governance dan Clean Govenrnance
2.   Dinamika permasalahan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah
3.   Urgensi Keberadaan PP No.21 Tahun 2011.
4.   Proses akuntansi bagi PPK dan bendaharawan SKPD
5.   Upgrading Pola Kerja Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

KATAGORI PESERTA
1.   Kabag/Staf  Keuangan Setwan Prop./Kab./Kota
2.   Kasubag/Staf Anggaran Setwan Prop./Kab./Kota
3.   Kasubag/Staf Perbendaharaan Setwan Prop./Kab./Kota
4.   Bendahara Pengeluaran/Staf yang terkait Setwan Prop./Kab./Kota

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

NoBulanOpsi Tanggal PelatihanOpsi Tempat Pelatihan
1Januari8-10 Januari 2018 Hotel MM UGM Yogyakarta
Hotel LPP Garden Yogyakarta
Hotel LPP Convention
Fame Hotel Batam
Ibis Kuta Bali
2Februari15-17 Februari 2018
3Maret19-21 Maret 2018
4April26-28 April 2018
5Mei21-23 Mei 2018
6Juni7-9 Juni 2018
7Juli16-18 Juli 2018
8Agustus23-25 Agustus 2018
9September17-19 September 2018
10Oktober18-20 Oktober 2018
11November12-14 November 2018
12Desember20-22 Desember 2018

BIAYA KEGIATAN
Biaya kegiatan ini Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) * Non Residensial
Biaya tersebut tidak termasuk biaya penginapan selama kegiatan
Fasilitas yang didapatkan : Materi Soft copy dan hard copy, Coffe Break dan Makan siang selama kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

jenis-training-1024x77

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestShare on Tumblr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*